KKP Susun Rencana Induk Budidaya Perikanan Nasional

Pengembangan usaha budidaya di kawasan Asia semakin memiliki peranan yang sangat penting dalam industri perikanan dunia. Dimana, produksi perikanan budidaya memasok hampir 45 persen dari hasil perikanan yang dikonsumsi di seluruh dunia. Hal tersebut dipicu semakin pesatnya permintaan hasil perikanan global yang terus tumbuh, sementara pasokan dari sumber-sumber tradisional stagnan.
Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mendorong keberlanjutan pasokan dan permintaan hasil perikanan di masa depan melalui pengembangan teknologi budidaya yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Sjarief Widjaja di Jakarta,  Kamis (26/6).

Menurut Sjarief, selain dengan pengembangan teknologi, upaya yang ditempuh adalah dengan mengajak para stakeholder perikanan untuk berperan aktif dan berkolaborasi menyusun suatu kebijakan perikanan yang berkontribusi terhadap pengamanan pasokan dan permintaan hasil perikanan (seafood supply and demand) di masa mendatang secara berkelanjutan. “Oleh karena itu Kementerian Kelautan dan Perikanan menggandeng WordFish sebagai organisasi nirlaba internasional di Asia untuk bersama-sama menyusun rencana induk budidaya perikanan nasional hingga tahun 2020, melalui proyek penelitian Aquaculture Future Indonesia yang akan dilaksanakan selama delapan belas  bulan”, ujar Sjarief.

Sjarief menjelaskan, Aquaculture Futures Indonesia merupakan sebuah proyek kolaborasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan WorldFish yang akan memberikan kesempatan besar untuk secara komprehensif berupaya meningkatkan nilai konsumsi  dan status produksi hasil perikanan. Kemudian, proyek tersebut diharapkan dapat mengembangkan skenario pasokan dan permintaan hasil perikanan masa depan, serta membangun pemahaman tentang peluang serta tantangan untuk menumbuhkan budidaya perikanan berkelanjutan di Indonesia. “Hasil dari proyek ini adalah penting bagi kami dan menjadi masukan tambahan dan konstruktif sebagai upaya terus-menerus dalam memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dari pengembangan budidaya serta produksi dan konsumsi hasil perikanan di Indonesia”, kata Sjarief.

Sjarief menambahkan, berdasarkan laporan dari Bank Dunia dan FAO, pada  tahun 2030 diperkirakan hampir dua pertiga dari konsumsi hasil perikanan di seluruh dunia akan berasal dari budidaya. Sehingga kawasan Asia termasuk Asia Selatan, Asia Tenggara, China dan Jepang diproyeksikan akan menebus 70 persen dari permintaan ikan global. “Oleh karena itu, saya percaya kita semua memahami betapa pentingnya pasokan hasil perikanan berkelanjutan di masa depan”, ungkap Sjarief.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto mengungkapkan, saat ini Indonesia tengah diperhitungkan sebagai negara yang secara signifikan menjadi penghasil perikanan budidaya di dunia. Sehingga perlu dikawal dengan petunjuk dan sistem yang kuat agar secara efisien dapat menghasilkan ikan yang berkualitas dalam skala usaha masyarakat dengan tingkat kepastian iklim usaha yang tinggi. “Indonesia memiliki potensi lahan budidaya laut 8,36 juta Ha, budidaya air payau 1,3 juta Ha dan  air tawar adalah 2,2 juta Ha. Angka-angka ini benar-benar menjadi peluang besar untuk masyarakat Indonesia dalam pengembangan dan peningkatan produksi budidaya”, ujar Slamet.

Menurut Slamet, semua potensi yang ada harus digali agar pembangunan perikanan budidaya dapat memenuhi amanah pro poor, pro job, pro growth, pro industry dan pro environment. Pro poor dapat diartikan ketahanan pangan,  pro job sebagai ketahanan ekonomi masayarakat dan pro growth sebagai sumber devisa negara. “Sedangkan pro industry sebagai wujud negara yang maju dengan penuh kepastian mutu dan kuantitas, dan terakhir pro environment yang diwujudkan dalam pendekatan Blue economy sebagai sebuah usaha ramah lingkungan melalui peningkatan nilai tambah”,   jelas Slamet.

Slamet menambahkan, budidaya  ikan mengalami masalah yang  krusial  terutama pada jaminan bebas penyakit, bebas cemaran, sehingga perlu dikawal oleh suatu sistim jaminan mutu  seperti Indo GAP (CBIB dan CPIB).  Effisiensi produksi hanya dapat dilakukan melalui inovasi teknologi, pembentukan usaha melalui kelompok mandiri yang sehat serta intervensi pemerintah dalam membentuk pola usaha yang tangguh. Harus diakui,  usaha pembudidaya sering menghadapi kesulitan finasial yang sangat memerlukan kematangan organisasi dan suntikan modal. “Menyadari masih banyaknya isu yang belum selesai dan perlu diantisipasi,  maka melalui penyusunan roadmap perikanan budidaya yang diprakarsai Worldfish kali ini kiranya dapat dijadikan bahan rujukan kita dalam penentuan RPJM  dalam suasana yang lebih kondusif “, tutup Slamet.

  
Jakarta, 26 Juni 2014

Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi
Pelaksana Tugas


Anang Noegroho

Narasumber :

1. Sjarief Widjaja

     Sekretaris Jenderal KKP

2. Slamet Soebjakto

     Direktur Jenderal Perikanan Budidaya

3.  Anang Noegroho

     Plt. Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi


--
Pusat Data Statistik dan Informasi
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Gedung Mina Bahari I lantai 3A
JL. Medan Merdeka Timur No.16
Jakarta Pusat 10110
Telp. (021) 3519070 ext. 7440
Fax. (021) 3519133

Related Posts:

2 Responses to "KKP Susun Rencana Induk Budidaya Perikanan Nasional"

  1. Hey, I had a great time reading your website. Can I contact you through email?. Please email me back.

    Regards,

    Angela
    angelabrooks741 gmail.com

    ReplyDelete

Terima kasih anda telah berkunjung disini, dan Mohon maaf atas segala kekurangannya, Semoga kesuksesan akan selalu bersama anda